Asahan, 10 Febuari 2026 – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Bersama Rakyat (GPBR) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Asahan, Senin (9/2), menuntut transparansi dan audit terhadap pengelolaan dana Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) MEKAR Tanjung Alam. Mereka menduga adanya indikasi penyelewengan dana hingga mencapai angka fantastis, Rp33 miliar.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut, diwarnai orasi-orasi yang menyoroti dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan keuangan KPRI MEKAR. Koordinator aksi, Dimas Karbadi, mengungkapkan sejumlah poin yang menjadi dasar tuntutan mereka.
“Kami menduga adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KPRI MEKAR. Indikasi ini terlihat dari tidak diterapkannya suku bunga sebagaimana mestinya dalam aktivitas simpan pinjam, penggunaan rekening pribadi untuk transaksi keuangan koperasi, serta dugaan penggelapan dana yang mencapai Rp33 miliar,” ujar Dimas Karbadi dalam orasinya.
Lebih lanjut, GPBR mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan untuk segera melakukan audit investigasi terhadap KPRI MEKAR, mengingat mayoritas anggota koperasi adalah guru dan tenaga kependidikan. Mereka juga meminta Bupati Asahan untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan memberikan sanksi tegas terhadap pengurus koperasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami juga mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Asahan untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan dana KPRI MEKAR,” tegas Dimas Karbadi.
Sayangnya, aksi unjuk rasa tersebut tidak mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati maupun Wakil Bupati Asahan. Hingga aksi berakhir, kedua pejabat tersebut tidak menemui para aktivis untuk memberikan penjelasan atau tanggapan terkait tuntutan yang diajukan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus KPRI MEKAR juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyelewengan dana yang dituduhkan oleh GPBR.
Liputan : Rahmat Hidayat
